Partai Politik: PARTAI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN

PARTAI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN

OLEH:

NAMA : DESI JULI YANTI

NIM : 3143111013

KELAS : REGULER B

MATA KULIAH : DASAR-DASAR KOMPUTER

DOSEN PENGAMPU : PARLAUNGAN SIAHAAN

JURUSAN PPKN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

PARTAI POLITIK

A. ABSTRAK

Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi. Karena partai politik merupakan institut kedaulatan rakyat yang memiliki fungsi untuk menyalukan aspirasi dan kepentingan rakyat (constituence) dan memperjuangkannya menjadi kebijakan publik. Partai politik dilihat dai asal usulnya, paling tidak dapat dijelaskan melalui teori yaitu: kelembagaan, situasi historik dan pembangunan. Partai politik juga memiliki berbagai fungsi antara lain sebagai berikut: sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemadu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik dan kontrol politik. Dengan demikian partai politik tidak dengan sendirinya mesti mengembangkan demokrasi. Para partisipan pada dasarnya berpartisipasi dalam kehidupan politik. Jika partisipasi mereja bersifat tidak kontinu dan kurang terorganisir. Partai-partai politik merupakan fenomena modern, yang muncul berbarengan dengan perkembangan demokrasi modern. Partai-partai itu merekrut keanggotaan massa dalam rangka penghimpunan dana kampanye pemilu sekaligus sebagai sarana pendidikan dan partisipasi politik. Sejak saat itu partai massa yang permanen menjadi faktor dominan dalam khidupan politik dalam lingkungan masyarakat kapitalis barat. Partai politik menjadi peranan sebagai instrumen sosialisasi politik yang umumnya berlaku pada masyarakat dimana mereka berada. Partai politik mengklaim diri sebagai pejuang ksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi yang kecil dan lemah. Sehingga sukar pula bagi kita untuk berharap bahwa merekan akan mampu menjalankan partai-partai mereka masing-masing sesuai dengan fungsi sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Partai Politik Indonesia

B. Latar Belakang Masalah

Partai politik menjadi perserta utama dalam ajang pemilu (UUD 1945 BAB VIIB Pasal 22E Ayat 3 dan UU RI No. 02 Tahun 2008). Organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Sifatnya berkelompok (komunal) dan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Setiap anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan yang sama.

Mulanya partai-partai itu disebut “parties notables”, dari individu-indvidu yang mempunyai relatif kecil dan terdiri dari individu-individu yang mempunyai prestise dan kekayaan didaerah pemilihan mereka. Partai politik berkembang menjadi organisasi yang lebih permanen yang berskala nasional seiring dengan pertumbuhan kekuasaan majelis yang dipilih tersebut. Partai-partai itu merekrut keanggotaan massa dalam rangka penghimpunan dana kampanye pemilu sekaligus sebagai sarana pendidikan dan partisipasi politik. Sejak saat itu partai massa yang permanen menjadi faktor dominan dalam kehidupan politik dalam lingkungan masyarakat kapitalis Barat..

Partai sosialis pada umumnya merupakan suatu perluasan pergerakan sosial atau gerakan massa yang ada kedalam ligkungan pemilihan politik. Partai sosialis memandang diri mereka sebagai suatu tantangan yang berusaha untuk melahirkan suatu jenis masyarakat baru.

Berbeda dengan partai sosialis, partai konservatif dan partai liberal memandang diri mereka sebagai partai-partai yang berusaha memelihara tertib sosial dan politik yang telah mapan. Selain itu partai konservatif dan liberal pun menjunjung tinggi parlemen sebagai pemegang kekuasaan yang agung. Karena itu para pemimpin parlemen mendominasi partai massa, yang dipandang hanya sebagai sarana persaingan dalam pemilihan umum.

Partai politik tidak memiliki anggota-anggota atau tokoh-tokoh yang bisa diandalkan dalam berbagai kegiatan, upaya partai politik untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota. Partai-partai politik yang ada mengklaim diri sebagai pejuang kesejahteraan bagi seluruh rakyat indinesia, terutama bagi yang kecil dan lemah. Namun mereka belum memiliki program-program pembangunan yang jelas dan rinci. Kekurangan pengalaman akan demokrasi pada diri para pemimpin partai-partai politik yang ada dapat menjadi hambatan serius bagi mereka untuk tampil sebagai politisi-politisi sejati. Sehingga sukar pula bagi kita untuk berharap bahwa mereka akan mampu menjalankan partai-partai mereka masing-masing sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut. Tetapi bersikap optimistik tentu lebih baik ketimbang bersikap pesimistik. Dari sudut pandang yang optimistik, kita boleh berharap bahwa suatu pemilihan umum dengan sistem multi partai merupakan gerbang yang akan membawa bangsa dan negara ini kealam kehidupan baru, yakni kehidupan demokrasi.

Partai politik sebagai salah satu instrumen penting dalam perwujudan demokrasi bangsa. Tidan dapat dipungkiri, bahwa partai politik adalah pilar dari sistem demokrasi. Tanpa adanya partai politik, maka demokrasi tidak dapat bekerja dan berjalan, atau dapat juga dikatakan bahwa berfungsi dan bekerjanya kehidupan negara yang demokratis, amat tergantung pada keberadaan partai politik.

C. Kajian Teoritis

Menurut Halking (2014:131) Leon D. Epstein, mendefenisikan partai politik sebagai satu kesatuan kelompok pengejar kedudukan pemerintah yang secara bersama terikat pada identitas atau label yang dimilikinya. Sedangkan Sigmun Neumann, menyatakan partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelakupolitik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Menurut Ramlam Surbakti(1992:116) Partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisir secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotovasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan melalaui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum ysng mereka susun.

Menurut Jurnal Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik Vol.1 No.3 Desember 2013 partai politik adalah pilar dari sistem demokrasi, sepakterjang. Partai politik merupakan variabel yang mempengaruhi kualitas demokrasi.

Dalam Buku pengantar sosial politik (2011: 85) menurut Carl J. Friederich partai politik adalah suatu kelompok manisua yang diorganisasikan secara stabil dengan tujuan mengamankan atau memelihara penguasaan para pemimpinnya atas suatu pemerintahan, dengan demikian dapat memberikan anggota-anggotanya keuntungan-keuntungan seta kelebihan-kelebihan ideal dan material.

Dalam Buku Pengantar Sosial Politik (2011:85) bagi R.H Soltou, partai politik adalah suatu kelompok warganegara yang kurang lebih terorganisir, yang bertindak sebagai suatu unit politik dan yang berdasarkan penggunaan kekuatan voting, mereka bermaksud mengontrol pemerintah dan melaksanakan kebijakan-kebijakan umum mereka.

Dalam Buku Pengantar Sosial Politik (2011:85) menurut Sigmund Neumann mendefenisikan partai politik sebagai organisasi penghubung yang terdiri dari para pelaku politik aktif dalam suatu masyarakat, yang menauh perhatian pada pengendalian kekuasaan pemerintahan yang berkompetisi dengan kelompok lain atau dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda dalam rangka memperoleh dukungan rakyat.

Menurut Surbakti (1992:113-114) partai politik jika dilihat dari asal usulnya, paling tidak dapat dijelaskan melalui tiga teori yaitu:

a. Teori kelembagaan. Teori ini, melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kalangan anggota parlemen (yang diangkat) karena kebutuhan untuk membina dukungan dari masyarakat, maka dibentuklah partai politik. Contohnya: partai Buruh di Inggris dan Australia.

b. Teori Situasi Historis. Teori ini menjelaskan timbulnya partai karena situasi perubahan dari masyarakat tradisional (struktur sederhana) kemasyarakat modern (strukturnya lebih kompleks). Perubahan itu menimbulkan tiga krsis, yaitu: legitimasi, integrasi, dan partisipasi. Untuk mengatasi ketiga krisis tersebut, maka dibentuklah partai politik.

c. Teori pembangunan. Melihat timbulnya partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Modernisasi sosial ekonomi, melahirkan berbagai peningkatan dalam kehidupan, misalnya pendidikan dan industrialisasi. Juga pembentukan kelompok kepentigan dan organisasi profesi. Kondisi ini mendorong untuk perlu dibentuknya partai politik untuk memadukan dan memperjuangkan aspirasi mereka.

Menurut Gabriel A. Almond dalam buku Ilmu Politik (2014:132) mengemukakan fungsi partai fungsi partai politik meliputi: sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan dan pembuatan kebijakan.

Menurut Roy C. Macridis dalam amal (1996:26) melihat fungsi partai politik secara umum meliputi: representasi (perwakilan), konvensi dan agregasi integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi) persuasi, represi, rekrutmen (pengangkatan tenaga baru), dan pemilihan pemimpin, pertimbangan-pertimbangan dan perumusan kebijakan, serta kontrol terhadap pemerintah.

Menurut Sigmund Neumann dalam buku Pengantar Sosial Politik (2011:87) menjelaskan bahwadalam negara demokratis, partai politik mengaur keinginan dan aspirasi berbagai golongan dalam masyarakat. Sedangkan dalam negara komunis, partai politik bertugas untuk mengendalikan semua aspek kehidupan secara monolitik.

Menurut buku Pengantar Sosial Politik (2011: 87) Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasae-dasar Ilmu Politik mengemukakan fungsi-fungsi yaitu:

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Fungsi ini terkait erat dengan peranan partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Dalam hal ini, suatu partai politik dituntut untuk mampu melakukan komunikasi vertikal. Partai politik pertama-tama hendaknya mampu menjadi wahana berangsungnya komunikasi horizontal. Yang dimaksud adalah komunikasi antar warga atau antar kelompok dalam suatu masyarakat. Melalui proses komuniksi horizontal berbagai pendapat dan aspirasi politik yang berkembang dikalangan masyarakat luas dapat diserap dan ditmpung oleh para pemimpin partai politik yang bersangkutan.

2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Partai politik juga memainkan peranan sebagai instrumen sosialisasi politik. Dengan sosialisasi politik dimaksud proses yang memungkinkan seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Proses ini disebut jua pendidikan politik, yang berlangsung secara bertahap mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Melalui proses sosialisasi, norma-norma dan nilai-nilai yang dialihkan dari generasi tua generasi muda.

3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Partai politik pun berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik. Tanpa rekrutmen politik, suatu partai politik tidak memiliki anggota-anggota atau tokoh yang bisa diandalkan dalam berbagai kegiatan politik. Dengan rekrutmen politik dimaksud yaitu upaya partai politik untuk mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota.

4. Partai politik sebagai sarana pemberes konflik

Dalam kehidupan masyarakat demokratis, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Perbedaan dan persaingan dalam bentuk apa pun bisa menjadi sumber koflik, baik antar individu maupun antar kelompok. Jika terjadi konflik, maka merupakan tugas partai politik untuk mengatasinya.

Menuut Melusky (2000:98) Partai politik juga berfungsi untuk melatih dan membantu para kandidat dalam berbagai macam kampanye. Selain itu partai juga membantu menarik pemilihan unutk memilih kandidat melalui oraganisasi sukarelawan rakyat.

Menurut Surbakti (1992:121) Tipologi Partai Politik ialah mengklasifikasikan berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu.

Menurut Halking(2014:134-135) mengemukakan beberapa tipologi yaitu:

1) Tipologi berdasarkan kriteria: komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan yaitu mempunyai 5 tipe partai politik: proto, kader, massa, diktatorial dan cath all.

2) Tipologi berdasarkan kriteria: sumber dukungan, organisasi internal dan cara-cara tindakannya yaitu penentuan tipe partai politik berdasarkan pada sumber dukungan partai, organisasi netral, cara-cara tindakannya dan fungsi.

3) Tipologi berdasarkan kriteria: Asas dan Orientasi yaitu: dalam kriteria ini dikenal dengan 3 tipe partai yaitu pragmatis, doktriner dan kepentingan

4) Tipologi berdasarkan kriteria: basis sosial dan tujuan yaitu kriteria ini menggolongkan tipe berdasarkan basis sosial dan tujuan.

Menurut Surbakti (1992:124) sistem kepartaian ialah pola perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai politik. Pengolongan siste kepartaian dapat didasarkan pada jumlah, integratif dan kompetitif, dan jarak ideologi.

Menurut Macridis dalam Amal (1996:31) berdasarkan Tipologi partai politik yang diajukan seperti telah disebutkan sebelumnya. Sifat sistem kepartaian intergratif bilamana partai tersebut sektarian, tertutup dan diffused sedangkan sistem kepartaian kompetitif bilamana partai tersebut komprehensif, terbuka dan fungsinya terspesialisasi.

Menurut Giovanni Sartori dalam buku Surbakti (1992:127-128) menyatakan penggolongan sistem kepartaian bukan masalah jumlah partai, melainkan jarak ideologi diantara partai-partai yang ada. Kongkritnya penggolongan sistem kepartaian didasarkan atas jumlah kutub (polar), jarak diantara kutub-kutub itu (polaritas), dan arah perilaku politiknya.

Menurut La Palombara dan Weiner dalam Afan Gafar (1992:177) mengemukakan sistem partai hegemoni memiliki 2 tipe yaitu sistem hegemoni yang bersifat ideologis dan pragmatis. Dalam sistem hegemoni ideologis, partai-partai satelit terwakili dalam pemerintahan tetapi tanpa hak penuh. Sedangkandalam sistem hegemono pragmatis, partai-partai marginal memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Menurut La Palombara dan Weiner dalam buku Budiardjo (1981: 158-159) melihat ada tiga faktor yang menyebabkan partai politik tidak mampu mengembangkan demokrasi (partisipasi politik). Pertama, nilai-nilai yang dominan dianut elit partai/politisi, berupa keyakinan bahwa patisipasi dianggap sebagai ancaman bagi kelanjutannya. Kedua, gagasan prioritas pemerintah sistem perwakilan dinilai rendah. Ketiga, ada keengganan elit-elit baru yang bekerja dalam sistem kepartaian membagi kekuasaan dengan kau penuntut baru.

D. Analisis Teori

Partai Politik merupakan sekumpulan orang-orang yang menjadi satu kesatuan maka terbentuklah organisasi politik yang mempunyai tujuan dan pemikiran yang sama. Partai politik bukan merupakan pekerjaan yang mudah, akan tetapi partai politik adalah pekerjaan yang sangat sulit. Yang menjadi anggota dari partai politik harus mempunyai ide-ide, nilai-nilai, cita-cita dan mempunyai tujuan yang sama. Partai politik mempunyai hubungan dengan masyarakat. Partai politik memilih beberapa anggotanya menjadi wakil masyarakat untuk mengatur pemerintahannya. Para anggota partai politk sebelumnya sudah tahu apa tugas dan fungsi yang akan mereka jalani nantinya.

Partai politik mempunyai fungsi-fungsi yaitu memilih kandidat-kandidat untuk membuat suatu bantuan. Fungsi partai politik dibentuk yaitu menjadi sumber pendidikan dan sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang ingin tahu tentang apa itu politik.

Menurut masyarakat awam partai politik itu sangatlah jahat pada saat anggota partai politiknya telah menjadi perwakilan masyararakat di pemerintahan, akan tetapi mereka akan mengatakan baik pada saat pemilihan partai, karena masyarakat awam akan diberikan bantuan pada saat sebelum pemilihan misalnya pemberian sembako.

Tipologi ini menjelaskan tentang pembagian-pembagian partai yaitu:

1. Partai proto adalah partai politik yang paling utama dalam tingkat pemerintahan.

2. Partai kader adalah partai yang sangat kuat terhadap para anggota partai tersebut dikarenakan adanya golongan menengah keatas sehingga partai tersebut sangatlah ekstrim.

3. Partai politik doktriner bisa dikatakan partai komunis yaitu partai yang mempunyai aktivitas dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem kepartaian di Indonesia menjelaskan bahwa sistem kepartaian Indonesia kita menganut multi partai. Dikatakan multi partai karena kita mempunyai dua atau lebih partai, di Indonesia dikatakan multi media dikarenakan adanya perbedaan ras, agama, budaya, suku dan lain-lain akan tetapi dengannya ada perbedaan tersebut membuat Indonesia menjadi satu dan melahirkan sitem multi partai.

E. Kesimpulan

Partai Politik merupakan sekumpulan orang-orang yang menjadi satu kesatuan maka terbentuklah organisasi politik yang mempunyai tujuan dan pemikiran yang sama. Dengan adanya partai politik, aspirasi dan keinginan masyarakat dapat disalurkan dan diperjuangkan. Dalam konteks itu, partai politik berkewajiban melaksanakan sejumlah fungsi, diantaranya adalah sebagai mediasi antara rakyat dan pemerintah, pencalonan kandidat, mengorganisasikan pemerintahan, mendorong akuntabilitas publik, pendidikan politik dan pengatur konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Halking. 2014.Memahami Dasar-Dasar Ilmu Politik.Medan:________

Sahid, Komarudin.2011.Pengantar Sosial Politik.Jakarta:PT.Ghalia Indonesia

Sumber Jurnal

ARTIKEL 5 Vol 1 No 3: ‎25 ‎Maret ‎2015, ‏‎9:40:04

Partai Politik

Selasa, 31 Maret 2015

PARTAI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN

1 komentar: